PROGRAM DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (DESA PRIMA) TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PROGRAM DESA PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI (DESA PRIMA) TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Dengan posisi geografi Indonesia yang strategis menjadikan negara Indonesia memiliki peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian global. Indonesia memiliki potensi sebagai negara yang maju namun masih belum bisa melepaskan diri dari permasalahan bangsa terutama permasalahan perekonomian dan pembangunan yang menyangkut kehidupan warga negaranya. Pembangunan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pendapatan perkapita yang cepat, menyediakan dan memperluas kesempatan kerja, memeratakan pendapatan (Todaro, 2000). Sirojuzilam (2005) menyatakan pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata banyak sarana/prasarana. Selanjutnya Nachrowi dan Suhandojo (2001) menyatakan suatu wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang cukup kaya dan sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi akan cepat berkembang dibanding wilayah lain.

Ada berbagai macam kendala yang selama ini dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam melaksanakan pembangunan antara lain :

  1. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia.
  2. Keterisolasian dan keterbatasan sarana dan prasarana fisik.
  3. Lemahnya kemampuan kelembagaan terhadap peluang-peluang bisnis yang ada jasa dan perdagangan.
  4. Terbatasnya akses masyarakat kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi yang antara lain meliputi : akses permodalan, akses teknologi produksi, akses manajemen usaha, pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada, akses informasi pasar dan keberlanjutan usaha-usaha produksi.

Permasalahan perekonomian yang selalu dihadapi bangsa Indonesia adalah tingginya tingkat kemiskinan dengan diikuti pembangunan yang belum merata. Hal ini berbanding terbalik dengan potensi negara Indonesia yang besar tetapi masyarakatnya lebih banyak yang hidup digaris kemiskinan dan pembangunan belum maksimal.  Permasalahan perempuan di bidang ekonomi tidak terlepas dari kemiskinan. Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan khususnya dalam pemenuhan pendidikan dan kesehatan, harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi pada kebutuhan saat ini. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/tidak berusaha, dihadapkan kepada permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan.

Perempuan tidak berusaha karena kurangnya motivasi walaupun sumberdaya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Di lain pihak, ada perempuan ingin maju tetapi tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan untuk usaha (Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006). Permasalahan kemiskinan dan pembangunan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Pada tahun 2002, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, disamping kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan serta perlindungan perempuan dan anak. Salah satu model Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) adalah Model “Desa Prima” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri).

Model “Desa Prima” (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) adalah suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut membangun desa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan sekaligus menanggulangi kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok masyarakat yang berekonomi lebih baik kepada masyarakat yang kurang beruntung. Kebijakan pengembangan model ini dilakukan untuk mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan karena sampai saat ini kedua hal tersebut paling dirasakan dan sangat membebani kehidupan keluarga miskin. Dengan menyadari keragaman sosial budaya masyarakat, maka pengembangan “Desa Prima” sepenuhnya diserahkan pada komitmen masyarakat sendiri (Satker Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, 2006). Beberapa permasalahan  peningkatan kualitas perempuan, antara lain disebabkan :

  1. Lemahnya kelembagaan karena kelompok-kelompok perempuan atau organisasi yang dibentuk oleh pemerintah melalui kegiatan sektoral maupun kelompok-kelompok perempuan yang tumbuh dari bawah belum memadai.
  2. Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan karena belum optimalnya pemberdayaan sumberdaya perempuan yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan formal perempuan.
  3. Kurangnya pengembangan masyarakat seperti : penyuluhan, fasilitasi dan penyuluhan.

Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan model “Desa Prima” di Desa Sei Serimah Kecamatan Bandar Khalifah tahun 2009, Desa Cinta Air Kecamatan Perbaungan tahun 2010, Desa Dolok Sagala Kecamatan Dolok Masihul tahun 2011, Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin tahun 2012, Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan tahun 2013, Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin tahun 2014, dan Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan tahun 2015. Penguatan kelembagaan yang meliputi kondisi kelembagaan, pemberian dukungan/bantuan kepada lembaga masyarakat dan pengkoordinasian lembaga masyarakat dalam kemitraan dalam program Desa Prima sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam meningkatkan ekonomi perempuan, pengembangan sistem informasi dan sistem monitoring telah berjalan dengan baik dalam Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Hal ini disebabkan keseluruhan masyarakat responden menjawab rata-rata sangat positif dengan penguatan kelembagaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam program Desa Prima yang ada di masing-masing desa.

Pemberdayaan sumberdaya perempuan yang meliputi pelatihan masyarakat, dan pendampingan kepada masyarakat  dalam program Desa Prima sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan pengembangan kapasitas SDM, akses terhadap informasi pasar dan teknologi, pengetahuan dan pemberian modal dan pengetahuan mengenai pembiayaan telah berjalan dengan baik dalam Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Hal ini disebabkan keseluruhan masyarakat responden menjawab rata-rata sangat positif dengan pemberdayaan sumberdaya perempuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam program Desa Prima yang ada di masing-masing desa.

Pengembangan masyarakat yang meliputi penyuluhan, fasilitasi dan pelayanan dalam program Desa Prima sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan perempuan diberikan penyuluhan, membantu dan memudahkan usaha kelompok, mengakomodir permasalahan yang dihadapi kelompok usaha masyarakat telah berjalan dengan baik dalam Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Hal ini disebabkan keseluruhan masyarakat responden menjawab rata-rata sangat positif dengan pengembangan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam program Desa Prima yang ada di masing-masing desa.

Pengembangan wilayah yang meliputi pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan, dan kesehatan dalam program Desa Prima sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan meningkatnya pendapatan, kesempatan usaha dan kerja, pendidikan dan kesehatan akibat adanya Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Hal ini disebabkan keseluruhan masyarakat responden menjawab positif dengan pengembangan wilayah yang diperoleh dari adanya program Desa Prima yang ada di masing-masing desa.

Program Desa Prima dengan dimensi variabel penguatan kelembagaan (X1), pemberdayaan sumberdaya perempuan (X2), dan pengembangan masyarakat (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi, et al (2010) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pinjaman dana bergulir P2KP dengan peningkatan pendapatan usaha kelompok swadaya masyarakat di BKM Bina Budi Mulya, Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Hasil penelitian Cahyaningtyas (2008) yang menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara P2KP terhadap pengembangan usaha masyarakat Desa Mejasem Barat Kabupaten Tegal.

Pembangunan masyarakat perdesaan khususnya pemberdayaan sumberdaya perempuan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. Pertama, materi yang dihasilkan dan dibagi. Kedua, masalah manusia yang menjadi manusia pembangunan. Para ahli ekonomi memang berbicara tentang SDM atau sumber daya manusia. Tetapi pembicaraan tentang manusia di sini lebih menekankan aspek keterampilan. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai masalah teknis untuk peningkatan produksi saja. Dengan demikian, masalah manusia dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan keterampilan, melalui bermacam sistem pendidikan (Budiman, 2000). Pada titik ini, berbicara tentang faktor-faktor non-material, seperti adanya rasa aman, rasa bebas dari ketakutan, dan sebagainya. Hanya dengan diciptakannya suasana ini, kondisi yang merangsang kreativitas (yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia pembangunan yang punya inisiatif dan dapat memecahkan bermacam persoalan) dapat diselenggarakan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material. Selain itu pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreativitasnya. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa takut. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpainya (Budiman, 2000).

Pemberdayaan sumberdaya perempuan dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam home industry dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam pemberdayaan sumberdaya perempuan yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi, suasana  atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan Program Desa Prima dengan memaksimalkan sosialisasi Program Desa Prima kepada masyarakat gender perempuan untuk dapat ikut serta  dalam program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu meningkatkan program dana bergulir yang tepat sasaran dengan memberikan modal kepada kelompok usaha masyarakat yang memiliki usaha yang jelas dan memberikan bantuan modal bergulir kepada kelompok usaha masyarakat yang anggotanya miskin dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan kewirausahaan sehingga bantuan modal dapat dimanfaatkan dengan baik dan pengembalian modal juga dapat dimaksimalkan. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu melaksanakan Program Desa Prima di seluruh kecamatan, hal ini disebabkan baru terlaksana pada 4 (empat) kecamatan

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2006. Pedoman Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan  Hidup. Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan Jakarta.

Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Cahyaningtyas, N. W. 2008. Pengaruh Pinjaman Modal Kerja Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Terhadap Pengembangan Usaha Masyarakat (Studi Kasus Badan Keswadayaan Mejasem (BKM) Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal). Sosekhum Vol. 4 No. 5 November 2008.

Dewi, A.A., E. S. Suhendra dan B. Susanti. 2010. Pengaruh Pinjaman Dana Bergulir Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kelompok Swadaya Masyarakat  di Kota Depok (Studi Kasus: Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Pancoranmas, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok). Universitas Gunadarma. http://www.gunadarma.ac.id.

Nachrowi dan Suhandojo. 2001. Analisis Sumber Daya Manusia, Otonomi Daerah, dan Pengembangan Wilayah dalam Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah.

Sirojuzilam. 2005. Regional Planning and Development. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Sekolah Pascasarjana USU Medan. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005. Hal 10-14.

Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi ketujuh. Erlangga, Jakarta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *