KOPERASI LIMBAH PERTANIAN UNTUK PETANI SEJAHTERA

KOPERASI LIMBAH PERTANIAN UNTUK PETANI SEJAHTERA

Petani dan kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat.  Dalam sensus penduduk yang oleh BPS pada tahun 2013, penduduk yang tergolong dalam kategori miskin dan berada di bawah garis kemiskinan sebagian besar adalah mereka yang berprofesi sebagai petani. Upaya pemerintah dalam melakukan penyuluhan dalam meningkatkan sumber daya petani sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan pendapatan petani melalui pelatihan gratis yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga. Salah satu contoh terobosan untuk dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani yaitu pemanfaatan limbah pertanian dan mendirikan sebuah koperasi dengan sistem limbah pertanian. Limbah pertanian menjadi hasil dari pertanian yang dianggap tidak dibutuhkan sehingga dibiarkan begitu saja tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, bila hal ini terus terjadi akan dapat mencemari lingkungan sekitar. Sejauh ini limbah pertanian belum diolah maksimal sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan padahal limbah pertanian masih dapat dikelola guna meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan/ pendirian koperasi membutuhkan kerja sama instansi terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait, pihak UMKM, perbankan dan masyarakat sebagai pelaku koperasi yang bersatu padu dan terintegrasi untuk bersama – sama menguatkan sektoral koperasi limbah pertanian. Inovasi limbah pertanian: a) TaLim (Tabungan Limbah) b) KreLi (Kredit Limbah) c) OLi (Online Limbah) dan d) AsPer (Asuransi Pertanian) menjadi salah satu pendukung berjalannya sistem koperasi. Sebuah koperasi khusus yang menangani limbah pertanian dapat menjadi kebijakan yang dapat ditempuh guna menanggulangi masalah limbah pertanian demi tercapainya Indonesia Emas 2045

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs (Sustainable Development Goals) dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya.

Petani dan kemiskinan memiliki kaitan yang sangat erat. Di Indonesia, sektor pertanian merupakan sektor unggul di masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini tercermin dari kebijakan revolusi hijau yang ditetapkan oleh pemerintah kala itu. Revolusi hijau dan segala usaha pertanian modern, yang dengan ataupun tanpa disadari berdiri di atas ketimpangan pemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria. Dalam laporan Indonesia Human Development Report 2001, kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian pangan (padi) memiliki dampak panjang terhadap berkurangnya kemiskinan. Sektor pertanian berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia dengan kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) 2011 sebesar 14,7 persen, menempati posisi kedua setelah sektor industri pengolahan. Menurut Suryani (2013) dari 109,7 juta jiwa penduduk yang bekerja 2011 sebanyak 39,33 persen bekerja pada sektor pertanian.

Bagi Indonesia sendiri, kemiskinan masih merupakan persoalan yang menjadi beban berat, terutama dikaitkan dengan isu kesenjangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan secara sederhana merupakan ketimpangan pada distribusi sumber daya dan kesejahteraan antara si kaya yang terlibat dalam sektor-sektor industri dan si miskin yang dalam hal ini didominasi oleh masyarakat pedesaan yang kerap menggantungkan dirinya pada sektor pertanian. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 38,74  juta jiwa. Jumlah ini terus menurun hingga pada tahun 2006 penduduk miskin di Indonesia naik menjadi 39,3 juta. Meskipun jumlah penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun, namun. hingga tahun 2013 secara absolut jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar (28,55 juta jiwa). Dalam sensus penduduk yang oleh BPS pada tahun 2013, penduduk yang tergolong dalam kategori miskin dan berada di bawah garis kemiskinan sebagian besar adalah mereka yang berprofesi sebagai petani. Pertanian sendiri, merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, yaitu 34,6 % dengan jumlah rumah tangga pertanian sebanyak 26,14 juta (Ariyanti, 2014). Hal ini berarti jumlah angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2013 yaitu 28,55 juta yang mendominasi yaitu para pertani sebanyak 26,14 juta petani miskin.

Angka jumlah petani miskin di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah-satunya yaitu ketidaktahuan petani cara memaksimalkan produktivitas pertaniannya. Upaya pemerintah dalam melakukan penyuluhan dalam meningkatkan sumber daya petani sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan pendapatan petani melalui pelatihan gratis yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga. Salah satu contoh terobosan untuk dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani yaitu pemanfaatan limbah pertanian dan mendirikan sebuah koperasi dengan sistem limbah pertanian. Limbah pertanian menjadi hasil dari pertanian yang dianggap tidak dibutuhkan sehingga dibiarkan begitu saja tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, bila hal ini terus terjadi akan dapat mencemari lingkungan sekitar. Sejalan dengan itu, pendirian koperasi telah lama dikenal secara luas masyarakat sebagai lembaga swadaya dalam memenuhi kebutuhan akan masyarakat, bersamaan dengan UMKM koperasi dibentuk untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Koperasi merupakan organisasi oleh sebagian masyarakat dimanfaatkan sebagai upaya meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) demi kesejahteraan hidupnya. Koperasi tersebut dapat dikatakan berhasil apabila mampu memberikan sumbangsih bagi anggotanya sehingga semakin sering anggota berpartisipasi di dalamnya maka semakin memberikan nilai tambah pada koperasi maupun pada anggotanya. Salah satu koperasi yang telah lama dijalankan di tengah masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Usaha Desa, Tani-Ternak dan lain-lain untuk mewadahi pengembangan hasil pertanian dan peternakan yang dimiliki oleh masyarakat (anggota). Koperasi pertanian sendiri telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, keadaan demikian dibuktikan dengan semakin pesatnya pertumbuhan koperasi saat ini dan keinginan masyarakat untuk bergabung dalam sebuah badan usaha koperasi. Satu hal yang cukup menarik dan menuai decak kagum ialah pembentukan sebuah badan usaha Bank Sampah yang dikreasikan dengan memanfaatkan sistem yang digunakan dalam koperasi untuk mengelola sampah dari barang-barang yang tidak berguna dikreasikan menjadi suatu barang yang sungguh bernilai. Oleh karena itu, pendirian sebuah lembaga khusus koperasi limbah pertanian memungkinkan untuk dipertimbangkan sebagai upaya dalam memanfaatkan limbah pertanian.

Berikut ini beberapa inovasi berdasarkan penelitian Suryadi Pappa (2018) yang akan diterapkan dalam sistem koperasi yaitu:

1. TaLim (Tabungan Limbah)

Berbeda dengan pihak perbankan yang menabung dalam bentuk uang, koperasi menghendaki masyarakat dapat menabung dalam bentuk limbah pertanian yang dibukukan sesuai dengan kriteria limbah pertanian untuk dapat diuangkan. Akan tetapi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi bila hendak ingin mengambil seluruh dan atau sebagian isi dari tabungan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Adapun untuk memudahkan dalam mengatur setiap detail tabungan maka dibuat berdasarkan berikut ini:

  1. TaLimPaT (Tabungan Limbah Pakan Ternak); buku tabungan untuk membukukan limbah dari masyarakat yang diukur sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak koperasi. Adapun dapat diseleksi limbah yang layak atau tidak layak untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Harga yang diberikan diatur sesuai dengan standar koperasi.
  2. TaLimAp (Tabungan Limbah Aksesoris Pertanian); buku tabungan untuk membukukan limbah dari masyarakat yang diukur sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak koperasi. Adapun dapat diseleksi limbah yang layak atau tidak layak untuk dijadikan aksesoris pertanian. Harga yang diberikan diatur sesuai dengan standar koperasi.
  3. TaLimBi (Tabungan Limbah Bioenergi); buku tabungan untuk membukukan limbah dari masyarakat yang diukur sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pihak koperasi. Adapun dapat diseleksi limbah yang layak atau tidak layak untuk dijadikan bioenergi. Harga yang diberikan diatur sesuai dengan standar koperasi.

2. KreLi (Kredit Limbah)

Dalam hal ini, anggota bisa mensyaratkan untuk melakukan kredit dalam bentuk uang namun melunasi setiap pungutannya dengan menyetorkan limbah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Limbah Pertanian. Terdapat beberapa kriteria limbah dominan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan kredit serta berapa lama pelunasan kredit akan diatur sesuai dengan ketentuan oleh pihak koperasi. Adapun Kredit Limbah yang diperuntukkan diatur berdasarkan:

  1. KreLiTan (Kredit Limbah Tani): Kredit limbah pertanian masyarakat yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku yang layak untuk dijual pada pasaran umum atau masih dapat dimanfaatkan namun sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat sekitar.
  2. KreLiTer (Kredit Limbah Ternak): Kredit limbah peternakan masyarakat yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku yang layak untuk dijual pada pasaran umum atau masih dapat dimanfaatkan namun sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat sekitar.
  3. KreLitGal (Kredit Limbah Gagal Panen): Kredit limbah pertanian masyarakat yang gagal panen namun masih memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku yang layak untuk dijual pada pasaran umum atau masih dapat dimanfaatkan namun sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat sekitar.

3. OLi (Online Limbah)

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih menuntut masyarakat untuk semakin kreatif dalam menggunakan teknologi. Hal ini dilihat sebagai salah satu sarana yang baik dalam membantu administrasi menjadi tidak sulit dan memudahkan dalam mengurus sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama serta aturan yang berbelit-belit. Online Limbah dibuat sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dalam mengembangkan sistem yang mudah, efisien, dan tentunya handal dan terpercaya. Untuk itu, dibutuhkan sistem kendali yang baik dalam menjaga untuk kemungkinan adanya serangan hacker atau pihak lain yang mampu merusak keamanan sistem. Adapun mekanisme yang harus dipenuhi dalam menjalankan sistem Online Limbah adalah:

  1. Melakukan pendaftaran dengan pihak Koperasi Limbah Pertanian menyangkut akun yang akan dibuat sesuai dengan data resmi yang digunakan oleh pemilik seperti KTP dan identitas lainnya sehingga tahapan administrasi lebih transparan dan aman.
  2. Setiap pengguna Online Limbah diwajibkan untuk membuat username/id yang memiliki keamanan data yang valid dan sukar untuk ditembus sehingga mempermudah pengawasan anggota.
  3. Menjamin keamanan akun anggota, di sini pihak koperasi melakukan kerja sama dengan pihak Kementrian Kominfo dalam melindungi setiap akses data asing yang ingin merusak dengan membentengi berupa membentuk standar keamanan data online.

4. AsPer (Asuransi Pertanian)

Asuransi Pertanian menjadi dambaan yang diharapkan mampu mendorong sektor pertanian Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri. Asuransi Pertanian menjadi hal yang paling krusial, sehingga dalam hal ini pihak AsPer melakukan berbagai macam tindakan dalam melakukan pembiayaan terhadap pertanian Indonesia yang dianggap layak untuk diasuransikan. Adapun beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan asuransi pertanian yakni:

  1. Menjadi anggota penuh dalam Koperasi Limbah Pertanian.
  2. Membayar iuran resmi yang telah ditentukan oleh pihak koperasi.
  3. Seluruh ketentuan administrasi atau hal terkait dapat dipenuhi sesuai ketentuan koperasi.

Multyichanel Koperasi Limbah Pertanian Essay

Gambar 1. Multichannel keterkaitan koperasi limbah industri dengan instansi lainnya

Pelaksanaan/pendirian koperasi membutuhkan kerja sama instansi terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait, pihak UMKM, perbankan dan masyarakat sebagai pelaku koperasi yang bersatu padu dan terintegrasi untuk bersama-sama menguatkan sektoral koperasi limbah pertanian. Pelaksanaan sebuah badan usaha bukanlah perkara yang mudah karena itu dibutuhkan kerja sama dari beberapa badan atau instansi terkait seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait, pihak UMKM, Perbankan dan masyarakat sebagai pelaku koperasi yang bersatu padu dan terintegrasi untuk bersama-sama menguatkan sektoral koperasi limbah pertanian. Sangat penting untuk mengatur bentuk atau pola sistem yang digunakan dalam sebuah bisnis plan. Bahkan tidak jarang, akan terjadi bentrokan yang krusial secara eksternal maupun internal bila sistem yang digunakan menjadi tidak koheren dengan tujuan awal pendirian koperasi tersebut.

Koperasi Limbah Pertanian memiliki peranan dalam menangani limbah pertanian sehingga dapat menjadi solusi kebijakan yang dapat ditempuh guna menanggulangi masalah limbah pertanian serta persoalan kemiskinan di Indonesia. Dengan sistem koperasi limbah pertanian tersebut dapat memaksimalkan pendapatan petani dan membantu segala persoalan yang dihadapi para petani miskin di Indonesia. Koperasi telah memegang  peranan penting dalam perekonomian dunia, salah satunya adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di dunia dan produk-produk yang dikonsumsi penduduk dunia. Koperasi di Indonesia di tahun 2013 menyediakan pekerjaan bagi 438.541 karyawan dan 35.063 manager. Peran koperasi sangat besar dalam meningkatkan perekonomian negara dan sangat berpotensi dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan sistem koperasi limbah pertanian, para petani dapat memanfaatkan hasil limbah pertanian mereka ke arah  yang positif yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan para petani di Indonesia demi tercapainya Indonesia Emas 2045

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Burhanuddin. 2015. Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. http://www.ikopin.ac.id/, diakses 25 November 2019.

Ariyanti, F., 2014. Sensus BPS: Penduduk Miskin RI Sebagian Besar Petani. http://bisnis.liputan6.com/read/2089809/sensus-bps-penduduk-miskin-ri-sebagian-besar-petani, diakses 25 November 2019.

BPS. 2016. Pertumbuhan Ekonomi di Yogyakarta Triwulan 1 Tahun 2016. http://yogyakarta.bps.go.id/Brs/view/id/417, diakses 25 November 2019.

BPS. 2010. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010. Berita Resmi Statistik. BPS, No.45/07/Th. XIII.   1 Juli 2010. Jakarta

Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Diahastuti Rahayu. 2011. Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Fakih, Mansour. 2001. Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press.

Francis. Tazoacha, 2001. The Causes and Impact of Poverty on Sustainable Development in Africa. A Paper Presented at The Conference “Poverty and Sustainable Development “ Held In Bordeaux, France from November 22-23, 2001.

Sarwoko Endi. 2009. Analsis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang. https://media.neliti.com, diakses 24 November 2019.

Setiaji Bagas, Triana, B. Harimurti. 2016. Strategi Penguatan Sektor IKNB Melalui Inisiasi Program Nasional Akselerasi Industri Peer to Peer Lending (P2PL). Pemenang lomba Call for Paper OJK 2016.

Suhermanto Herry. 2014. Pengelolaan Limbah/Residu Pertanian untuk Energi. Potensi Peran Koperasi,Buletin Bappenas Edisi 02. Tahun XX, Hal. 10–29.

Stalker, P. Et al., 2001. Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia. Jakarta: BPS-Statistic Indonesia, Bappenas and UNDP Indonesia

Suryadi Pappa. 2018. Koperasi Limbah Pertanian: Strategi Pemanfaatan Limbah Yang Lestari Dan Berkelanjutan. Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti. Hal. 53-58.

Suryani, Tatik. 2013. Perilaku Konsumen di Era Internet. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *